Advertisement
SBY Beri Grasi Kepada Gembong Narkoba. Grasi memang Hak Prerogatif Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun kewenangan presiden tersebut bukan kewenangan yang absolut dan
tidak dapat dianulir, masyarakat dapat mengajukan gugatan PTUN untuk menguji apakah pemberian
grasi tersebut telah tepat sesuai dengan Undang-Undang Grasi atau belum.
Hak prerogatif presiden berbeda dengan hak
prerogatif raja yang bersifat mutlak, absolut, dan tidak dapat
diganggu-gugat oleh siapa pun. Hak prerogatif presiden adalah
kewenangan yang diberikan melalui undang-undang dan tidak bersifat
absolut alias dapat digugat untuk dianulir.
Kaitannya dengan pemberian grasi kepada sejumlah Gembong Narkoba menuai kontroversi, Anggota Komisi III DPR, Indra menyesalkan kebijakan Presiden SBY telah
memberikan grasi kepada dua gembong narkoba Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid melalui Keppres Nomor 35/G/2011 tanggal 26 September 2011, dan
Merika Pranola alias Ola alias Tania melalui Keppres Nomor 7/G/2012 yang ditandatangani pada 25 Januari 2012, grasi ini mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup,. Apapun alasannya seharusnya
tidak boleh ada kompromi bagi para bandar atau gembong narkoba.
Mahkamah Agung (MA) telah
memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa tidak terdapat cukup
alasan untuk memberikan grasi kepada kedua gembong narkoba Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid, dan
Merika Pranola alias Ola alias Tania, oleh karena itu
MA mengusulkan agar permohonan grasi itu ditolak.
Pemberian grasi memang merupakan hak Presiden seperti
diatur di dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 1. Namun hak istimewa tersebut hendaknya digunakan secara bijak dan tepat. Atas keputusan itu, Indra mendorong Presiden harus memberikan
penjelasan kepada masyarakat luas, mengapa grasi tersebut diberikan
kepada gembong narkoba. Karena bagaimanapun, grasi
tersebut telah melukai rasa keadilan masyarakat
Pemberian grasi kepada
narapidana kasus narkoba tersebut, merupakan bentuk
pengingkaran dan inkonsistensi Presiden SBY atas ucapannya sendiri. Saat Presiden memberikan sambutan dalam peringatan Hari Anti-Narkoba
Internasional yang diselenggarakan di Istana Negara, pada tahun 2006
silam. Presiden SBY menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan
mengampuni narapidana kasus narkoba dan tidak akan memberi toleransi
kepada para pembuat dan pengedar narkoba.
Demikianlah informasi mengenai SBY Beri Grasi Kepada Gembong Narkoba semoga bermanfaat.
Advertisement
Title : SBY Beri Grasi Kepada Gembong Narkoba
Description : SBY Beri Grasi Kepada Gembong Narkoba . Grasi memang Hak Prerogatif Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pe...
Anda baru saja membaca artikel tentang SBY Beri Grasi Kepada Gembong Narkoba, terima kasih atas kunjungannyafigure,
law,
national,
news