Advertisement
Perpres Remunerasi Kementerian/LPNK. Sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah bisa tersenyum, pasalnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja pada sejumlah
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian tersebut sudah ditandatangani Presiden.
Pada beberapa Perpres yang diterbitkan ternyata terdapat perbedaan tunjangan khususnya pada tataran Kepala Lembaga, sebagai berikut :
Kepala BKPM : Rp. 25.739.000,-
Wakil Kepala BKPM : Rp. 21.974.000,-
Wakil Gubernur Lemhanas : Rp. 21.974.000,-
Kepala BATAN : Rp. 19.360.000,-
Kepala ANRI : Rp. 19.360.000,-
Kepala LAN : Rp. 19.360.000,-
Kepala BKKBN : Rp. 19.360.000,-
Sedangkan berturut-turut berdasarkan Kelas Jabatan urutan tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :
No
|
Kelas Jabatan
|
Tunjangan
Kinerja
Per Kelas
Jabatan
|
1
|
17
|
Rp. 19.360.000,-
|
2
|
16
|
Rp. 14.131.000,-
|
3
|
15
|
Rp. 10.315.000,-
|
4
|
14
|
Rp. 7.529.000,-
|
5
|
13
|
Rp. 6.023.000,-
|
6
|
12
|
Rp. 4.819.000,-
|
7
|
11
|
Rp. 3.855.000,-
|
8
|
10
|
Rp. 3.352.000,-
|
9
|
9
|
Rp. 2.915.000,-
|
10
|
8
|
Rp. 2.535.000,-
|
11
|
7
|
Rp. 2.304.000,-
|
12
|
6
|
Rp. 2.095.000,-
|
13
|
5
|
Rp. 1.904.000,-
|
14
|
4
|
Rp. 1.814.000,-
|
15
|
3
|
Rp. 1.727.000,-
|
16
|
2
|
Rp. 1.645.000,-
|
17
|
1
|
Rp. 1.563.000,-
|
Sementara pada 2013 diharapkan semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah dapat menerima Tunjangan Kinerja ini.
Berikut beberapa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja pada sejumlah
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang sudah ditandatangani Presiden.
Adapun Daftar Kementerian saat ini adalah :
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Agama
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Riset dan Teknologi
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Pemuda dan Olah Raga
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di bawah koordinasi Menteri Kesehatan
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Badan Pertanahan Nasional (BPN) di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri
- Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Badan SAR Nasional (Basarnas)
- Badan Standardisasi Nasional (BSN) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
- Badan Urusan Logistik (Bulog) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
- Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Daftar Lembaga Tinggi Negara
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI),
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI),
- Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI),
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), dan
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Daftar Lembaga Non Struktural
- Badan Pelaksana APEC
- Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Badan Pengembangan Ekspor Nasional
- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional
- Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
- Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
- Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
- Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
- Dewan Buku Nasional
- Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
- Dewan Gula Indonesia
- Dewan Kelautan Indonesia
- Dewan Ketahanan Pangan
- Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
- Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
- Dewan TIK Nasional (Detiknas)
- Komisi Hukum Nasional (KHN)
- Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh
- Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
- Komisi Kepolisian Nasional
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
- Lembaga Sensor Film (LSF)
- Tim Bakorlak Inpres 6
- Tim Pengembangan Industri Hankam
- Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
Demikianlah informasi mengenai Perpres Remunerasi Kementerian/LPNK semoga bermanfaat.
Advertisement
Title : Perpres Remunerasi Kementerian/LPNK
Description : Perpres Remunerasi Kementerian/LPNK . Sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah bisa tersenyum, pasalnya Peraturan ...
Anda baru saja membaca artikel tentang Perpres Remunerasi Kementerian/LPNK , terima kasih atas kunjungannyagovernment