Advertisement
Tabel Tunjangan Fungsional Pengawas Radiasi. Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia saat ini sudah sedemikian berkembangnya, hampir di seluruh aspek kehidupan kita tidak lepas dari pemanfaatan tenaga nuklir ini. Sebut saja ketika kita sakit dan harus dirontgen untuk mendioagnosa penyakit, hal ini sudah merupakan pemanfaatan sebuah teknologi nuklir.
Selama ini kebanyakan masyarakat Indonesia
memandang nuklir sebagai sesuatu yang menakutkan. Bom atom Hiroshima, Nagasaki,
kebocoran reaktor nuklir Chernobyl, insiden Fukushima, serta hal-hal lain semua
dipersepsikan sebagai hal yang menakutkan dan tertutuplah hal-hal yang positif
dari pemanfaatan tenaga nuklir ini.
Padahal kenyataannya telah sekian
lamanya nuklir ada di tengah masyarakat dan akrab dalam kehidupan keseharian.
Sebagai contoh dalam bidang kedokteran sebagaimana telah disebutkan di atas
pesawat Rontgen, Kedokteran Nuklir, Radioterapi semua memanfaatkan kenologi
nuklir.
Dalam bidang pertanian teknologi
nuklir telah menghasilkan benih-benih tanaman unggul yang dibutuhkan bagi
peningkatan produksi yang dilakukan dengan proses iradiasi. Benih padi
unggul hasil pemanfaatan nuklir bisa memproduksi 11 ton padi berkualitas pada
tiap hektarnya.
Bidang peternakan juga tidak luput
dari sektor yang turut menikmati kegunaan teknologi nuklir. Pembuatan vaksin
bagi penyakit tertentu pada hewan ternak ternyata bisa dilakukan dengan nuklir.
Nuklir juga bisa dipakai untuk
mengukur unsur serta kandungan partikel yang bertebaran di udara. Sehingga
dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.
Sektor industri juga turut merasakan
keuntungan melalui pemanfaatan nuklir. Sektor industri yang memanfaatkan
teknologi nuklir diantaranya pabrik semen, pabrik kertas, pengeboran minyak,
pabrik minuman dalam kaleng, pabrik pupuk dan banyak lagi yang kesemuanya dekat
dengan kehidupan kita.
Dan isyu yang sedang santer dari
pemanfaatan teknologi nuklir ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
(PLTN). Kita tidak menyadari bahwa di negeri yang kita cintai ini telah
terjadi ketidakseimbangan antara penggunaan dan pasokan listrik. Faktanya
di beberapa daerah di tanah air sampai saat ini masih sering dilakukan
pemadaman bergilir.
Padahal masih ada sekitar 30 persen
rakyat Indonesia
yang belum bisa menikmati aliran listrik ini, dikarenakan pembangkit-pembangkit
listrik yang kita miliki belum mampu menutupi kebutuhan listrik di tanah air.
Pemerintah terus melakukan
pengembangan dengan menambah jumlah pembangkit listrik, mulai dari energi yang
bersumber dari batubara, minyak bumi, gas, panas bumi, angin, sinar matahari,
sampah, hingga nuklir.
Nuklir disamping bermanfaat untuk
hal-hal yang telah disebutkan di atas, ternyata mempunyai manfaat lain yaitu
energinya bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Karena itu
pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk menjadikan Pembangkit Listri Tenaga
Nuklir (PLTN) sebagai sebuah alternatif bagi pemenuhan energi di masa depan.
Teknologi PLTN dinilai bisa menghemat penggunaan energi fosil seperti minyak
bumi, gas dan batubara yang cadangannya terus kian menipis.
Berkembangnya pemanfaatan teknologi nuklir
di semua sektor harus diimbangi pula dengan pengawasan yang handal, agar
pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerjanya, lingkungan,
atau masyarakat sekitar.
Dalam melaksanakan pengawasan
pemanfaatan tenaga nuklir ini dibutuhkan tenaga-tenaga yang trampil dan
mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidang pengawasan. Untuk itu dibentuklah
Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dan sebagaimana jabatan fungsional lainnya
pada Fungsional Pengawas Radiasi ini juga diatur pemberian Tunjangan Jabatannya
sebagaimana yang tertuang dalam Pepres Nomor 57 Tahun 2007 berikut ini lengkap
dengan Tabel Tunjangan Fungsional Pengawas Radiasi.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS RADlASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dengan Peraturan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 TahWl 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia TahWl 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia TahWl 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Radiasi, adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, diberikan tunjangan Pengawas Radiasi setiap bulan.
Pasal 3
Besarnya tunjangan Pengawas Radiasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
Pasal 4
(1) Tunjangan Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggall Januari 2007.
(2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Pengawas Radiasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Pengawas Radiasi.
Pasal 5
Pemberian tunjangan Pengawas Radiasi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri menurut bidang tugasnya masing masing.
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
---------------------------------------------------------------------------------------------
Berikut
Tabel Tunjangan Fungsional Pengawas Radiasi.
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 57 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
No
|
JABATAN FUNGSIONAL
|
JABATAN
|
BESARNYA TUNJANGAN
|
1
|
Pengawas Radiasi Ahli
|
Pengawas Radiasi Utama
|
Rp
1.400.000
|
Pengawas Radiasi Madya
|
Rp
1.200.000
|
Pengawas Radiasi Muda
|
Rp 750.000
|
Pengawas Radiasi Pertama
|
Rp 325.000
|
|
|
|
|
2
|
Pengawas Radiasi Terampil
|
Pengawas Radiasi Penyelia
|
Rp 450.000
|
Pengawas Radiasi Pelaksana Lanjutan
|
Rp 300.000
|
Pengawas Radiasi Pelaksana
|
Rp 250.000
|
Pengawas Radiasi Pelaksana
Pemula
|
Rp 220.000
|
Demikian informasi mengenai Tabel Tunjangan Fungsional Pengawas Radiasi semoga bermanfaat.